The Basic Principles Of reformasi intelijen
The Basic Principles Of reformasi intelijen
Blog Article
The authorities termed for urgent humanitarian entry to the location and urged the Indonesian Authorities to perform entire and impartial investigations into abuses in opposition to the indigenous peoples.
The Courtroom dominated which the regulation is not really as well extreme in mother nature in gentle of Write-up 28J on the Structure. Even so, some provisions while in the Regulation would hurt the theory of independence of association. They consist of provisions regarding:
For that reason, there isn't a General necessity that a Basis ought to present general public benefit, instead of serving only its stakeholders. It will depend on the muse’s statutory needs.
Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.
Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern day, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.
Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi focus on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan klik disini baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
” The system for public info requests is becoming increasingly futile because the Commission’s conclusions were being overturned once the related government institution appealed the decision to the Administrative Courtroom. This kind of trends have created substantial general public participation tricky.
Still left radical teams: those who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;
Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.
The process of drafting the law on intelligence proposed from the 1998 reform package was callous. There have been pros and cons concerning the require for this legislation, and the draft proposed by the government was greatly criticized. Still, the draft delivered the legislation enforcement authority to intelligence equipment with special powers in civilian strategic intelligence operations.
Legislation No. 17 of 2013 stipulates that foreign CSOs can only be arrange as foundations, not associations or societal corporations without the need of lawful entity status. The Legislation has a Exclusive class of “societal companies proven by foreign citizens” (Chapter thirteen of Legislation No.